Surabaya, kabarfokus.id
DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025). Rapat Badan Anggaran (Banggar) ini dihadiri oleh 58 anggota dewan, sedangkan 68 anggota tidak hadir.
Banggar DPRD Jatim melalui Juru bicaranya Erick Komala sepakat menetapkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun. Erick menjelaskan, dalam APBD Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah memang mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp2,8 triliun dibandingkan APBD 2025.
Hal ini merupakan akibat adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).Anggaran turun sebagai akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat. disebabkan oleh berkurangnya beberapa komponen utama, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Banggar, tren penurunan merupakan bagian dari kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat, yang kini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan kinerja daerah penerima transfer.
“Namun struktur pendapatan Jatim dinilai masih menunjukkan kemandirian dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 66%” tegas politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Banggar mendesak agar kontribusi Jatim terhadap pendapatan nasional yang saat ini 5% dari Cukai Hasil Tembakau harus ditingkatkan.
Total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,22 Triliun. Mayoritas belanja 75% habis untuk operasional, seperti gaji pegawai dan kebutuhan rutin, sementara alokasi untuk belanja modal justru anjlok 49% dari tahun sebelumnya. Banggar menilai bahwa kondisi ini menuntut pemerintah provinsi agar lebih adaptif dan inovatif dalam merancang kebijakan fiskalnya.
Meski transfer dari pusat menurun, pelayanan publik dan program prioritas daerah harus tetap dapat dibiayai secara efektif dan berkelanjutan.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku pihak yang memiliki mandat teknokratis dalam penyusunan dan perancangan APBD, perlu menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi fiskal secara menyeluruh” Pungkas Erick. (AZ)
